Hasil Pencarian Anda

Bagaimana Status Hak Atas Tanah Adat & Zaman Belanda Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA?

Posted by aanorzam on Desember 26, 2017
| 0

www.rumah2in1.com –  Bagaimana Status Hak Atas Tanah Adat dan Zaman Belanda Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agaria (UUPA) ?

Sebelum Berlakunya UUPA.
Seperti kita ketahui bahwa bangsa Indonesia cukup lama 350 tahun dijajah oleh Belanda dan sebelum jaman Hindia Belanda tanah-tanah tersebut merupakan tanah kerajaan dan tanah adat. Karena itu, terjadi adanya dualisme dalam hukum Agraria/Pertanahan.
* Hukum Agraria yang diatur oleh hukum adat (tidak tertulis) dan berlaku secara lokal untuk masing-masing daerah.
* Hukum Agraria yang tunduk kepada Hukum Eropa dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)/Burgerlijk         Wetboek (BW) bahasa Belandanya.

Karena itu kemudian timbul pertanyaan bagaimana status Hak Atas Tanah yang didapat/diperoleh/dimiliki semasa zaman Hindia Belanda dan status Hak Atas tanah setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, berikut ulasanya.

Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat, antara lain:
* Hak Ulayat :
– Penguasaan tanah secara bersama oleh masyarakat adat atas tanah ulayat dan tidak bersifat individual.
* Hak Milik Adat :
– Hak atas tanah yang dikeluarkan oleh ulayat dan bersifat individual
– Hak Milik Adat ini sejak penjajahan Belanda sudah dikenakan pajak yang disebut pajak hasil bumi. Instansi yang memungut pajak adalah  Kantor Pajak Hasil Bumi (Kantor Landrente)
– Kepada pembayar pajak diberikan surat bukti pembayaran pajak yang namanya berbeda-beda untuk tiap daerah. Kikitir untuk daerah Jawa Barat, Pethuk/Pethok/Pipil istilah ini ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Girik di Jakarta.
– Untuk tanah ada, pemerintah tidak pernah mengeluarkan surat tanda bukti hak. Girik bukan surat bukti tanda hak atas tanah.
– Hak Milik Adat atas tanah diakui eksistensinya oleh Undang-Undang Pokok Agraria untuk menjadikan “Hak Milik”, harus didaftarkan di Kantor Pertanahan (BPN) untuk dikonversi menjadi Hak Milik.

Hak Atas Tanah Menurut Hukum Eropa
Diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sudah dicabut sejak tanggal 24 September 1960 oleh Undang-Undang Pokok Agraria.

Hak tanah tersebut yang pada waktu itu dimiliki oleh Warga Negara Indonesia ata Badan Hukum Indonesia, pada saat berlakunya Undang-Undang Pokok Agaria dikonversi.

1. Hak Eigendom ( pasal 570 KUHPer/BW)
Hak Eigendom adalah hak untuk membuat suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asa;kan tidak bertentangan denganundang undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asaltidak mengganggu hk hak orang lain. Adapula, Hak eigendom atas tanah ialah suatu hak yang terkuat dalam hukum Barat.
Setelah berlakunya UUPA tahun 1960 Hak Eigendom Dikonversikan menjadi Hak Milik, bila pemiliknya pada tanggal 24 September 1960 Warga Negara Indonesia tanggal dan menjadi Hak Guna Bangunan 20 tahun, bila pemiliknya berkewarga negaraan rangkap.

2. Hak Erfpacht ( pasal 720 KUHPer/BW )
Hak erfpacht ialah hak untuk dapat mengusahakan atau mengolah tanah orang laindan menarik manfaat atau hasil yang sebanyak banyaknya dari tanah tersebut. Di sampingmenggunakan tanah orang lain itu untuk dimanfaatkan hasilnya, pemegang hak erfpacht ini berwenang pula untuk memindahtangankan haknya itu kepada orang lain, menjadikannyasebagai jaminan hutang dan mengalihkannya pula kepada ahli warisnya sepanjang belumhabis masa berlakunya.4. Hak Gebruik ( pasal 818
Setelah berlakunya UUPA tahun 1960 Hak Erfpacht dikonversi menjadi Hak Guna Usaha 20 tahun, bila pemiliknya Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.

3. Hak Opstal( pasal 711 KUHPer/BW )
Hak opstal adalah suatu hak kebendaan untuk memilikibangunan dan tanamantanaman diatas sebidang tanah orang lain . Adapun, Hak Opstal ialah suatu hak yangmemberikan wewenang kepada pemegangnya untuk memiliki segala sesuatu yang terdapat diatas tanah eigendom orang lain sepanjang sesuatu tersebut bukanlah kepunyaan “eignaar” tanah yang bersangkutan. Segala sesuatu
yang dapat dimiliki itu misalkan rumah atau bangunan, tanaman dan sebagainya.
Setelah berlakunya UUPA tahun 1960 Hak Opstal menjadi Hak Guna Usaha 20 tahun, bila pemiliknya Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.

Artikel lain  yang berhubungan yang wajib Anda baca:

  1. Jenis-jenis Hak Atas Tanah Menurut UUPA
  2. Tahukah Anda, Hak atas tanah milik Anda bisa hangus atau hilang…!?! 

  3. Yuk, Cari Tahu Persoalan yang Dibahas dalam RUU Pertanahan

  4. Persamaan dan Perbedaan Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan

  5. Pengertian Hak Milik (HM)

  6. Pengertian Hak Guna Usaha Menurut UUPA Terbaru

Aa Norzam adalah Content writer di Rumah2in1.com dan dapat dihubungi via email: norzam.rumah2in1@gmail.com

 

 

 

Tinggalkan Balasan