Hasil Pencarian Anda

KAMUS PROPERTI INDONESIA by Rumah2in1

www.rumah2in1.com – Perkembangan bisnis properti di Indonesia sangat luar biasa, karena properti adalah salah satu kebutuhan primer manusia akan papan atau rumah atau tempat tinggal. Banyak sekali istilah-istilah baru dan atau serapan bahasa baru dari bahasa Inggris atau bahasa lainnya kedalam bahasa Indonesia.

Tidak semua dari kita mengenal dengan benar istilah-istilah dalam dunia properti Indonesia. Bahkan seorang agen
properti yang sudah berkecimpung sehari-hari dibidang properti belum tentu tahu setiap kata atau istilah di bisnis properti ini.

Karena itu, kami memandang perlu untuk menyusun atau merangkum dari banyak sumber beberapa istilah, kata, kosa-kata, singkatan, kata serapan dan lainnya  dalam dunia properti buat anda; baik sebagai pembeli, investor, agen properti, broker properti, developer, investor, manager kantor agency properti, calon pembeli, maupun masyarakat umum yang berminat memahami kosa-kata dan istilah dalam dunia properti di Indonesia. Kami sudah mengkompilasi kosa-kata properti ini menjadi Kamus Properti Indonesia sederhana ini kami urutkan dari A to Z, bila ada istilah atau kosa-kata baru akan kami tambahkan dan bila anda berkenan andapun bisa menambahkannya di halaman komentar dibawah artikel Kamus Properti ini. Berikut Kamus Properti Indonesia ini kami urutkan berdasarkan urut abjad.

  1. Agen properti
    Bekerja di bawah Broker property, tugasnya mencari listing dan menjual property.
  2. Agunan (collateral)
    Jaminan yang diserahkan nasabah (debitur) kepada bank agar mendapatkan kredit atau pembiayaan.
  3. AJB
    Akta Jual Beli. Akta yang menyatakan telah terjadi peralihan hak kepemilkan atas sebuah aset dan sah secara hukum, karena nama di sertifikat telah diganti menjadi nama pembeli.
  4. Amortisasi (amortization)
    Pengurangan utang dengan pembayaran pokok dan bunga secara teratur dengan jumlah tertentu sehingga pinjaman terbayar pada saat jatuh tempo
  5. Anami
    Apartemen sederhana milik. Kelasnya ada di antara rusunami dengan apartemen/kondominium.
  6. Anchor Tenant
    Tenant utama atau penyewa ruang dengan skala besar di sebuah proyek properti komersial seperti mal, yang bisa menarik pengunjung untuk datang.
  7. Anuitas Rest
    Perhitungan pembebanan bunga efektif dengan periode tahunan. Jika debitur membayar lebih untuk mengurangi pokok kredit, maka dengan sendirinya akan mendapatpengurangan beban dan pastinya waktu pelunasan akan berakhir lebih cepat dari tenor (masa cicilan)
  8. Arus Kas (Cash Flow)
    Aliran dana yang menunjukkan sumber dana dan penggunaan dana
  9. Arsitek
    Arsitek adalah sebuah berprofesi yang membuat gambar desain bangunan agar indah dan nyaman digunakan.
  10. Backlog
    Kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat.
  11. Bagian Bersama adalah semua bagian yang melekat pada rumah susun, termasuk lift, koridor, peralatan mekanikal dan elektrikal, atap, dinding luar,kolom struktur, fondasi, dan lain-lain.
  12. BBN
    Bea Balik Nama. Biaya yang diperlukan untuk mengganti nama kepemilikan tanah.
  13. Benda Bersama adalah benda-benda yang berdiri sendiri dan terletak di atas tanah bersama, seperti pos satpam, lanskap taman, tanda lalu lintas, lapangan olahraga, kolam renang, dan lain-lain.
  14. Bepertarum
    Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan. Badan yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negri Sipil (PNS) untuk memiliki rumah yang layak.
  15. Booming
    Booming merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahwa permintaan pembelian sedang melonjak tajam, ibarat jualan istilahnya laris manis.
  16. Broker
    Seorang yang mempunyai agensi property sendiri dan mempekerjakan para Agen property
  17. BPHTB
    Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak.
  18. BPN
    Badan Pertanahan Nasional.
  19. Bunga tetap (Flat rate)
    Bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjaman dan angsuran pokok juga akan sama sampai pinjaman lunas.
  20. Bunga mengambang (Floating rate)
    Tingkat suku bunga tiap bulan dapat berbeda, tergantung dari naik turunnya suku bunga bank.
  21. Buyer / Investor
    Pembeli property, bisa dipakai sendiri atau untuk investasi ( investor )
  22. Capital Gain
    Keuntungan dari hasil penjualan properti, dibandingkan dengan harga saat membeli.
  23. Cash back
    Mendapatkan dana lebih dari pengajuan plafon kredit, atau dana potongan dari promosi marketing, developer ( biasanya hanya ada di Primary Market )
  24. Cluster
    Pengelompokan beberapa rumah di dalam sebuah kompleks perumahan, biasanya dengan karakter arsitektur
    tertentu yang dibuat eksklusif, dengan sistem one gate.
  25. Co-broking atau Co-broke.
    Kerjasama penjualan rumah atau tanah antara 2 orang agen atau lebih.
  26. Cost and Fee
    Sistem yang diberlakukan kontraktor untuk pengerjaan pembangunan/suatu proyek berdasarkan bagi hasil (biasanya 10% – 15%), dimana harga-harga material, desain, dan upah tenaga kerja, mengikuti atau dapat berubah selama proyek belum selesai. Biasanya sistem ini merugikan pemilik atau developer, karena jika kontraktor nakal, maka pengerjaan akan diulur-ulur, sehingga budget membengkak dan tentu fee bagi si kontraktor juga ikut membesar.
  27. Cut and Fill
    Pengolahan lahan agar rata, tidak berbukit-bukit.
  28. Demand
    Demand adalah permintaan masyarakat sedang tinggi akan suatu obyek properti, ibarat barang sedang banyak peminatnya maka jika dijual akan laris.
  29. Developer
    Developer adalah instansi perorangan atau perusahaan yang membuat atau membangun perumahan
  30. Earlybird
    Membeli properti saat baru dipasarkan pengembang. Biasanya pengembang menawarkan harga khusus dengan
    sejumlah kemudahan dan diskon.
  31. Escrow
    Badan penengah yang netral antara penjual dan pembeli. Biasanya untuk menitipkan uang jaminan / deposit, tanda tangan PPJB & sampai serah terima AJB. Di Indonesia tugas Escrow dilimpahkan kepada Notaris.
  32. Fixed Cost and Fee
    Hampir sama dengan sistem cost and fee, hanya saja fee yang ditetapkan bagi kontraktor tetap berdasarkan kesepakatan awal dan tidak mengalami perubahan, kecuali perubahan dilakukan oleh pemilik properti. Cara ini merupakan yang terbaik bagi kedua belah pihak.
  33. Fasum
    Fasilitas Umum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum. Contoh dari fasilitas umum (fasum) adalah seperti jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan, fly over, under pass, halte, alat penerangan umum, jaringan listrik, banjir kanal, trotoar, jalur busway, tempat pembuangan sampah, dan lain sebagainya.
  34. Fasos
    Fasilitas sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman. Contoh dari fasilitas sosial (fasos) adalah seperti puskemas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam, dan lain sebagainya.
  35. FLPP
    Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan adalah program Kementerian Perumahan untuk menyediakaan pinjaman KPR kepada rumah subsidi dan rumah murah, dengan tingkat bunga yang terjangkau.
  36. Girik / letter C
    Surat keterangan kepemilikan tanah/ bangunan dari camat atau lurah.
  37. Good Investment istilah ini menandakan sebuah keputusan yang tepat dalam melakukan sebuah investasi . Jika diartikan secara bahasa, istilah ini memiliki pengertian sebagai investasi properti yang baik.
  38. Groundbreaking
    Penggalian pondasi bangunan, sebagai tahap dimulainya sebuah proyek properti
  39. GSB
    Garis Sempadan Bangunan, adalah garis batas yang tidak boleh dilampaui dalam membangun bangunan ke arah GSJ (jarak minimal antara bangunan dengan jalan).
  40. GSJ
    Garis Sempadan Jalan, atau garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota.
  41. Hak Milik.  Hak kepemilikan atas tanah pertanian dan bukan pertanian yang diberikan kepada Perorangan Warga Negara Indonesia, Badan hukum yang ditunjuk, antara lain Bank-bank Pemerintah, Badan Keagamaan yang menggunakan tanahnya untuk tempat peribadatan seperti (gereja, masjid, kuil dll). Hak milik atas tanah dapat mendaftarkan tanah “Tanah Hak Milik Adar/Tanah Girik” ke kantor BPN untuk konversi menjadi tanah Hak Milik.
  42. Hak Milik Ulayat adalh penguasaan tanah secara bersama oleh masyarakat adat atas tanah ulayat dan tidak bersifat individu.
  43. Hak Milik Adat adalah Hak atas tanah yang dikeluarkan dari ulayat dan bersifat individu. Hak milik Adat atas tanah diakui eksistensinya oleh Undang-Undang  Pokok Agararia (UUPA) untuk menjadi “Hak Milik”, harus didaftarkan di Kantor Pertanahan (BPN) untuk dikonversi.
  44. Hak sewa
    Tanah milik pemerintah dan harus bayar sewa setiap tahun.
  45. Hand Over (Turn Key)
    Serah terima unit (kunci) dari pengembang kepada pembeli.
  46. HGB
    Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, sesuai dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
  47. HGU
    Hak Guna Usaha adalah hak pemilik tanah untuk menggunakan lahannya untuk melaksanakan usaha di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan atau peternakan.
  48. HPL
    Hak Pengelolaan Lahan adalah hak pemilik tanah untuk mengelola lahannya.
  49. Hak Pakai. Hak pakai dapat diberikan atas Tanah Negara (TN), tanah Hak Pengelolaan (HPL) oleh Pemerintah dan atas tanah Hak Milik oleh Pemegang Hak Milik (HM). Jangka waktu Hak Pakai atas TN dan tanah HPL dan dapat diperpanjang maksimum 20 tahun. Hak Pakai atas HM diberikan jangka waktu paling lama 25 tahun dan tidak dapat diperpanjang.
  50. Indent
    Pembelian dengan pemesanan terlebih dahulu. Umum terjadi di Primary market. Anda membayar deposit ( 20
    -30% dari harga jual – tergantung developer ) dan developer akan start build dalam jangka waktu yang ditentukan
  51. IMB Izin Mendirikan Bangunan. Diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk dapat melaksanakan
    kegiatan pembangunan properti.
  52. IPB
    Izin Penggunaaan Bangunan. Izin yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum setelah properti selesai dibangun sesuai IMB dan telah memenuhi syarat fungsi perlengkapan bangunan.
  53. Kopel
    Deretan dua atau lebih rumah dimana dinding pembatasnya menyatu/berhimpitan. Biasa dipakai di perumahan
    menengah ke bawah.
  54. Kanto
    Kantor toko
  55. Kementerian PUPR adalah kepanjangan dari Kementeria Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
  56. KMB
    Kelayakan Menggunakan Bangunan. Izin yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum setelah habis masa berlakunya IPB (5 tahun untuk bangunan non rumah tinggal dan 10 tahun untuk bangunan rumah tinggal) terhadap pemenuhan persyaratan kelayakan untuk berfungsinya bangunan.
  57. KPR
    Kredit Pemilikan Rumah adalah kredit yang digunakan untuk membeli rumah atau barang lainnya dengan jaminan rumah. Fasilitas kredit bank untuk membeli rumah.
  58. KPA
    Kredit Pemilikan Apartemen adalah fasilitas kredit bank untuk membeli apartemen.
  59. KDB
    Koefisien Dasar Bangunan, yaitu angka persentase perbandingan luas bangunan yang bisa dibangun terhadap luas tanah yang tersedia, sesuai rencana tata kota. Misalnya, KDB 50%, luas lahan 1000 m2. Berarti luas lahan yang dapat dibangun hanya 500 m2, sisanya digunakan untuk ruang terbuka hijau dan resapan air.
  60. KLB
    Koefisien Lantai Bangunan, yaitu perbandingan jumlah luas seluruh lantai terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana kota.
  61. Listing
    Listing adalah daftar terperinci tentang properti seperti rumah, tanah, ruko, gedung, hotel dan atau bangunan milik vendor/pemilik properti yang dikuasakan kepada agen properti untuk dimintakan bantuannya agen untuk menjual properti milik vendor tersebut dalam jangka waktu tertentu. Sedang pengertian listing ini sendiri adalah perjanjian surat kuasa jual atau surat perintah untuk menjualkan properti dari pemilik properti kepada agen properti.
  62. LTV
    Loan to Value. Rasio antara nilai kredit terhadap agunan pada saat awal pemberian kredit.
  63. Loss transaction
    Biaya-biaya tak terlihat dan tak terduga yang sebelumnya terlupakan saat melakukan perencanaan investasi properti, contohnya pembayaran biaya broker atau marketing, pembayaran pajak PPH, BPHTB dll.
  64. MBR adalah sebutan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu masyarakat/rakyat yang penghasilannya sebesar umr atau dibawah upah rata-rata regional sehingga tidak mampu untuk beli rumah atau tidak layak untuk didanai kredit kepemilikan rumahnya karena itu pemerintah membuat perumahan khusus untuk MBR dengan rumah subsidi.
  65. Masterplan
    Area pengembangan skala Besar ( Major area development ) oleh satu atau beberapa developer, biasanya untuk pengembangan kota satelit ( contoh : Bintaro, BSD etc )
  66. Mixed-used Development
    Proyek properti dimana di dalamnya terdapat beberapa fungsi, seperti hunian, komersial, dan perkantoran.
  67. Negotiator
    Petugas Tahap ketiga, yang akan negotiate / berunding dengan Owner, baik mengenai harga, terms / cara serah terima dan melaporkan kepada investor / buyer yang bersangkutan.
  68. Notaris / PPAT ( Pejabat Pembuat Akte Tanah ) adalah Pejabat yang berwenang sebagai penengah dan pembuat akta tanah ( untuk diajukan ke BPN )
  69. Nice property
    Merupakan jenis properti yang bagus dan menguntungkan jika dilihat dari berbagai sudut pandang, misalnya dari segi lokasi, kenaikan harga yang melesat tajam, bebas banjir dan sejenisnya.
  70. NJOP
    Nilai Jual Objek Pajak adalah nilai yang ditetapkan negara sebagai dasar pengenaan pajak bagi PBB. NJOP seringkali diasumsikan sebagai harga terendah atas properti. Biasanya properti yang dijual dengan harga 1,5 hingga dua kali lipat dari harga NJOP.
  71. NPWP
    Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
  72. Okupansi
    Jumlah unit yang tersewa atau terisi dalam sebuah properti sewa, seperti mal, perkantoran, atau hotel.
  73. Owner
    Pemilik Properti
  74. Pertelaan
    adalah gambar dan uraian yang disahkan oleh Pemerintah Provinsi yangmerinci pemisahan satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama, dantanah bersama. Pertelaan adalah dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHM Sarusun) maupun perhitungan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP).
  75. PBB
    Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. Pajak ini adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.
  76. Properti. Properti dalam pengertian hukum adalah : tanah dan segala sesuatu yang melekat, baik bangunan maupun tanaman yang ada di atasnya.
  77. Property Crash
    Adalah terjadi kegoncangan properti entah itu harganya melonjak tajam atau menurun cepat akibat terjadi kegoyahan perekonomian.
  78. Prosperous
    Artinya sama dengan kata prospek yaitu kondisi suatu wilayah yang akan menguntungkan jika dilakukan investasi properti.
  79. Peruntukan
    Penggunaan fungsi ruang pada daerah/lingkungan yang ditetapkan oleh rencana tata kota. Peruntukan ini menentukan jenis bangunan yang dapat dibangun di daerah tersebut. Peruntukan terbagi menjadi beberapa macam: Wisma Besar, Wisma Sedang, dan Wisma Kecil (rumah tinggal), Wisma Taman, Wisma Flat, Wisma Susun (rumah susun), Peruntukan Karya Pekantoran (Kkt-untuk bangunan kantor), Peruntukan Karya Perdagangan (Kpd-dibangun toko atau pertokoan).
  80. PPAT
    Pejabat Pembuat Akte Tanah adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (Pasal
    1 angka 1 PP 37/1998). PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
  81. PPJB
    Pengikatan Perjanjian Jual Beli, yakni perjanjian jual-beli antara pihak penjual dan pembeli dimana masih sebatas kesepakatan saja dan belum ada peralihan hak kepemilikan tanah/rumah secara hukum. Dengan demikian, di sertifikat masih atas nama penjual, sampai klausul-klausul yang disepakati terpenuhi. PPJB biasanya dilakukan agar tidak dibeli oleh pihak lain.
  82. PPN
    Pajak Pertambahan Nilai pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen atau secara Cuma-Cuma/hadiah, termasuk dalam hal jual beli properti.
  83. PPh
    Pajak Perolehan penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak
  84. Primary market
    Rumah / Apartement / Ruko baru, atau penjualan hasil pengembangan lahan developer yang pertama kali dijual.
  85. PSU adalah bantuan pemerintah kepada pengembang berupa prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).
  86. Putusan Banding
    Adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
  87. RAB
    Rancangan/Rencana Anggaran Biaya, yaitu ringkasan perkiraan pengeluaran dan pemasukan dalam pengerjaan sebuah proyek properti. Melalui RAB ini bisa ditentukan beberapa hal, diantaranya harga jual yang layak, paket investasi, perkiraan keuntungan, durasi pengerjaan, dan lain-lain
  88. Ready Stock
    Properti dijual dalam keadaan telah terbangun.
  89. Refinancing (Pembiayaan Ulang)
    Mengubah atau mengganti struktur pinjaman lama dengan yang baru. Hal ini dilakukan agar memperoleh suku bunga atau jumlah angsuran yang lebih kecil.
  90. Ruko
    Rumah toko
  91. Rukan
    Rumah Kantor
  92. Recession
    Yaitu kondisi dimana terjadi penuruan daya beli akan obyek properti.
  93. Rusunami
    Rumah Susun Sederhana Milik.
  94. Rusunawa
    Rumah Susun Sederhana Sewa.
  95. Rumah susun adalah gedung bertingkat yang dibangun dalam sebuah lingkungan yang terbagi dalam struktur fungsional, baik horisontal maupun vertikal,dan merupakan satuan-satuan yang dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah. Rumah susun memiliki tempat hunian dan dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang terletak pada lokasi dengan alamat tertentu.
  96. Supply
    Yaitu kegiatan untuk memenuhi demand atau permintaan pembelian yang sedang tinggi akan suatu obyek
    properti, misalnya dengan melakukan pengadaan atau pembangunan unit rumah baru.
  97. Scout
    Petugas Tahap pertama peninjauan suatu lokasi property, tugasnya mencari tanah / property, mengumpulkan data di lapangan dan kemudian dilaporkan kepada surveyor
  98. Secondary Market
    Rumah / Apartement / Ruko / Property yang sudah pernah di perjual belikan sebelumnya di Primary Market.
    Tangan Kedua, Tangan ketiga dan seterusnya
  99. Serah Terima
    Waktu yang ditentukan Developer untuk memberikan kunci dan sertifikat kepada buyer.
  100. Service charge
    Biaya yang harus dikeluarkan pemilik/penyewa properti (kantor, mal, apartemen) setiap bulan untuk layanan yang diberikan pengelola gedung. Biasanya dihitung per meter persegi, berdasarkan besar unit yang dimiliki.
  101. Sinking fund
    Dana yang harus dikeluarkan pemilik/penyewa properti (kantor, mal, apartemen) yang gunakan untuk biaya perawatan gedung dan ruang publik, seperti perawatan lift, pengecatan gedung, dan lain-lain.
  102. Site plan (rencana tapak)
    Gambaran/peta rencana detail sebuah kavling tanah atau bangunan, dengan semua unsur penunjangnya, seperti jalan, air bersih, listrik, pembuangan limbah, fasilitas umum, dan fasilitas sosial.
  103. Sunrise property
    Properti baru yang berkembang dan stabil kenaikan nilainya. Jika mengacu lokasi, maka sunrise property terletak di kawasan baru dan berkembang, kawasan baru dan stabil, dan kawasan modern yang baru direhabilitasi.
  104. Sunset property
    Properti yang berusia tua dengan kualitas menurun dan jelek. Properti dengan ciri-ciri seperti ini kurang baik secara ekonomi.
  105. Superblok
    Kawasan yang digunakan untuk mengintegralkan berbagai fungsi dalam kawasan tersebut, antara lain fasilitas perkantoran, perdagangan, pemukiman, rekreasi, dan lain-lain. Dengan berbagai fungsi dan aktivitas tersebut, kawasan superblok disebut sebagai kota mandiri (self contained city). Bila dilihat dari letaknya yang ada di dalam kota, superblok disebut juga kota di dalam kota (city within city).
  106. Surveyor
    Petugas Tahap kedua peninjauan suatu lokasi property, tugasnya survey langsung dan mengkonfirmasi data yang diterima dari Scout, bertemu dengan owner dan mengecek keabsahan sertifikat di Notaris / BPT / Kecamatan / Kelurahan.
  107. Strata title
    Hak kepemilikan bersama atas sebuah kompleks bangunan yang terdiri dari hak ekslusif atas ruang pribadi serta hak bersama atas ruang publik. Artinya, di ruang pribadi (unit apartemen), si pemilik tidak terikat peraturan. Sementara di ruang ruang publik, dia terikat peraturan, karena ruang publik semua penghuni. Biasanya hak seperti ini dimiliki oleh pemilik apartemen.
  108. SBDK
    Suku Bunga Dasar Kredit adalah Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Rupiah adalah suku bunga dasar yang digunakan oleh Bank sebagai acuan dalam penentuan suku bunga kredit Rupiah kepada debitur.
  109. SIUP
    Surat Izin Usaha Perdagangan. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, yang selanjutnya disebut SIUP.
  110. SHGB
    Sertifikat Hak Guna Bangunan adalah jenis sertifikat dimana dimana pemegang sertifikat hanya bisa memanfaatkan tanah tersebut baik untuk mendirikan bangunan atau untuk keperluan lain, sedang kepemilikan tanah adalah milik negara.
  111. SHM
    Sertifikat Hak Milik adalah jenis sertifikat yang pemiliknya memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertifikat tersebut.
  112. SIPPT
    Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah, yakni izin dari gubernur terhadap penggunaan tanah bagi bangunan dengan kepemilikan luas tanah 5000 m2 atau lebih.
  113. SKK
    Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil yang diajukan oleh Wajib Pajak.
  114. SKP
    Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil, atau Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
  115. SMF
    Secondary Mortgage Facility (SMF) adalah lembaga yang memberikan loan kepada mortgage lender, dalam hal ini kepada bank-bank pemberi KPR dengan jaminan KPR itu sendiri. Sistem pembayaran sekunder perumahan yang bertujuan untuk mengatasi keterbatasan dana dalam rangka kredit kepemilikan rumah bagi masyarakat, yang disalurkan melalui Bank pemberi KPR.
  116. SMM
    Secondary Mortgage Market. SMM menggunakan special vehicle dalam memberikan dana kepada bank pemberi
    KPR dengan jaminan cessie KPR berikut hak tanggungannya (HT).
  117. SOHO
    Small Office, Home Office atau hunian yang juga dijadikan sebagai kantor.
  118. SPPT
    Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah Surat Keputusan Kepala KPP mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak.
  119. SPOP
    Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah sarana bagi Wajib Pajak (WP) untuk mendaftarkan Objek Pajak yang akan dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang.
  120. TDP
    Tanda Daftar Perusahaan. Diberikan dinas pemerintahan kepada perusaahaan yang telah disahkan pendaftarannya.
  121. Teknik Sipil
    Sebuah profesi yang bertugas merencanakan kekuatan bangunan, bagaimana menghemat bangunan dan elakukan
    manajemen pelaksanaan pembangunan.
  122. Turn Over
    Merupakan gambaran tentang kapan waktunya suatu investasi akan balik modal.
  123. Turn key
    Waktu yang disepakati dalam perjanjian untuk serah terima kunci, misalnya dari kontraktor pemborong ke developer perumahan, atau dari pengembang perumahan kepada konsumen.
  124. Tenor
    Jangka waktu cicilan kredit, misalnya lima tahun, sepuluh tahun, dan seterusnya.
  125. Top-up
    Meningkatkan plafon kredit pinjaman.
  126. Topping off
    Pemasangan atap bangunan sebagai tanda berakhirnya proses konstruksi.
  127. UUPA
    Undang-undang Pokok Agraria
  128. Urban
    Adalah suatu wilayah yang menjadi tempat para perantau berdatangan sehingga permintaan pembelian properti cukup menjanjikan, misalnya daerah.
  129. Vendor
    Pemilik properti rumah dan atau tanah yang akan dijual.
  130. Wait and see
    Menunggu dan melihat; suatu istilah yang lebih cenderung merupakan strategi tindakan untuk diam dan mengamati sambil menunggu saat yang tepat memulai tindakan.
  131. Yield
    Keuntungan yang dihitung dari nilai sewa per tahun dibagi harga properti. Misalnya, harga properti Rp 1.000.000.000 sementara harga sewa Rp50 juta per tahun, maka yield properti tersebut 5%.

Bersambung ………

Aa Norzam adalah Content Writer tetap di  Rumah2in1.com, dapat dihubungi via email di norzam.rumah2in1@gmail.com

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan