Hasil Pencarian Anda

Yuk, Cari Tahu Persoalan yang Dibahas dalam RUU Pertanahan

Posted by Wulan Kusuma on Desember 5, 2017
| 0

Rumah2in1.com – Pembahasan RUU (Rancangan Undang-Undang) tentang Pertanahan kini telah memasuki babak baru setelah DIM (Daftar Inventaris Masalah) RUU tersebut telah pemerintah serahkan kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

Persoalan di dalam DIM setidaknya berjumlah 614 poin yang nantinya akan dibahas bersama antara pemerintah, DPR, dan pakar di bidangnya. Poin-pon tersebut terdiri atas 11 usulan baru, 9 usulan pendalaman, dan 4 usulan perubahan.

Sofyan Djalil selaku Menteri ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional) saat melakukan rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen mengatakan bahwa persoalan pertanahan baru sebatas diatur pada Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Ia pun menambahkan bahwa hingga kini, kurang lebih sudah 57 tahun, UUPA belum pernah direvisi padahal persoalan terkait pertanahan selalu mengalami perkembangan yang dinamis.

Salah satu usulan baru yang diajukan adalah pengaturan hak di atas tanah dan di bawah tanah. Contohnya adalah aturan dalam pengembangan MRT (Mass Rapid Transit), sebuah sistem transportasi cepat. Pengembangan MRT nantinya akan diarahkan berada di bawah tanah.

Pemerintah pun mengusulkan aturan yang berkaitan dengan tinggi bangunan karena selama ini belum ada aturan yang secara jelas dan tegas yang mengatur hal tersebut.

Dengan adanya aturan dan hukum yang jelas dan tegas maka masyarakat ataupun pemerintah daerah tidak sembarangan dalam mendirikan suatu bangunan, baik di atas tanah maupun di bawah tanah.

Persoalan lain yang diusulkan oleh pemerintah adalah pembentukan Bank Tanah. Meskipun secara de jure pemerintah menguasai tanah, namun secara de facto pemerintah sebenarnya tidak memiliki tanah. Hal ini menghambat pemerintah dalam mewujudkan perumahan rakyat yang nantinya akan mempermudah masyarakat untuk memiliki rumah. Bahkan, pihak swasta memiliki Bank Tanah lebih luas dibandingkan Bank Tanah milik negara.

Kini usulan pembentukan Bank Tanah secara kelembagaan masih dalam tahap penyusunan peraturan presiden. Namun tetap akan dipertegas dalam Undang-Undang sehingga kedudukan Bank Tanah lebih kuat dalam hal pengelolaan tanah bagi kepentingan umum dan masyarakat.

Tinggalkan Balasan