Hasil Pencarian Anda

Persamaan dan Perbedaan Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan

Posted by aanorzam on November 18, 2017
| 0

Berikut ini kami menjelaskan secara singkat pengertian, persamaan dan perbedaan Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai dan Hak Pengelolaan sebagai berikut:

HAK GUNA BANGUNAN
Hak Guna Bangunan (HGB) dapat diberikan atas tanah negara, tanah Hak Pengelolaan Oleh Pemerintah atau
Tanah Milik oleh Pemegang Hak Milik.
– Jangka Waktu: Selama-lamanya 30 tahun dan diperpanjang paling lama 20 tahun.
– Obyek Hak : Tanah untuk mendirikan bangunan
– Subyek Hak : Perorangan Warga Negara Indonesia dan Banda Hukum Indonesia.
– Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan dan dapat dibebeani Hak Tanggungan sebagai jaminan hutang.
– Sifat Hak Guna Bangunan:
– mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri
– jangka waktu yang terbatas dan dapat diperpanjang
– pemiliknya warga negara Indonesia dan atau badan hukum yang ada dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia      yang dapat memiliki hak tersebut.
– dapat dialikan kepada pihak lain.
– dapat dijadikan jaminan hutang
– hapus karena jangka waktunya berakhir, dihentikan jangka waktunya, dilepaskan oleh pemegangnya, dicabut            untuk kepentingan umum, diterlantarkan, tanahnya musnah.

HAK PAKAI
– Hak Pakai dapat diberikan atas Tanah Negara (TN), tanah Hak Pengelolaan (HPL) oleh pemerintah dan atas tanah       Hak Milik oleh pemegang Hak Milik (HM).
– Jangka waktu: Hak Pakai atas TN dan tanah HPL paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang maksimum 20       tahun. Hak Pakai atas tanah HM diberikan paling lama 25 tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi.
– Obyek Hak: Tanah untuk pertanian dan bukan pertanian
– Subyek Hak: Perorangan Warga Negara Indonesia an Warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia, Badan    Hukum Indonesia dan Badan Hukum Asing yang mempunyai kantor perwakilan di Indonesia, Perwakilan Asing,          Badan-badan pemerintah.
– Hak Pakai Atas Tanah Negara hanya dapat dialihkan atas izin pejabat yang berwenang (BPN).
– Hak Pakai atas tanah Hak Milik dapat dialikan atas izin pemilik tanah atau sesuai dengan perjanjian.
– Hak Pakai dapat dibebani dengan Tanggungan sebagai jaminan hutang.
– Sifat Hak Pakai:
– menggunakan dan atau memunggut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang         lain.
– jangka waktu tertentu selama tanahnya masih diperlukan.
– pemiliknya warga negara Indonseia dan warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia dan atau badan           hukum yang ada dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta badan hukum asing yang mempunyai       perwakilan  di Indonesia yang dapat memiliki hak tersebut.
– dapat dialihkan kepada pihak lain.
– dapat dijadikan jaminan hutang.

HAK PENGELOLAAN
Hak pengelolaan ini tidak diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria tetapi dalam Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1953 dan Peraturan Menteri Agraria No.9 tahun 1965.
– Jangka Waktu: Tidak ada batas waktu.
– Obyek Hak : Tanah untuk pertanian dan bukan pertanian.
– Subyek Hak : Badan Pemerintah (Pemda) BUMN dan BUMD.
– Hak Pengelolaan hanya diberikan atas tanah negara yang dikuasai oleh Badan Pemerintah, Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
– Di atas Hak Pengelolaan masih dapat diberikan hak lain (HGB, atau HP) atas nama Badan Hukum lain atau         Perorangan, atas dasar perjanjian dengan BUMN/BUMD tersebut, sehingga BUMN/BUMD tersebut dapat     mengelola  tanahnya secara komersial.
Contoh prakteknya:
Perum Perumnas mendapatkan HPL atas tanahnya dan menjual rumah dan tanahnya dengan HGB 20 tahun.

Kesimpulannya:
Perbedaan Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dari penjelasan diatas cukup jelas.
Sedang Persamaan Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan adalah ketiganya bisa dialihkan ke
pihak lain dan dapat dijadikan jaminan hutang atau jaminan kredit di Perbankan.

AA Norzam adalah Content Writer tetap di Rumah2in1.com; dapat dihubungi via email: norzam.rumah2in1@gmail.com

Tinggalkan Balasan