Hasil Pencarian Anda

PROFESIONALISME BROKER MAKIN DI HARGAI PEMERINTAH

Rumah2in1.com – Profesi broker, jika dahulu masih dianggap sebelah mata. Kini, dengan keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 Tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti. Makin menguatkan keberadaan broker sebagai profesi yang patut di perhitungkan.

Dahulu mungkin orang beranggapan, broker sama dengan “CALO”. Anggapan itu memang tidak 100% salah. Karena memang jenis pekerjaan yang dilakukan sama dengan calo yaitu sebagai perantara. Namun bukan semata calo seperti kebanyakan, tapi tepatnya adalah seorang Calo Properti Profesional.

Bisa dikatakan dengan  keluarnya Permendag, seperti yang telah disebutkan diatas memberi satu perspektif baru bagi keberaaan broker sebagai sebuah profesi yang memiliki kelebihan dan keunggulan di banding seorang calo. Hal itu seperti disebutkan dalam beberapa pasal yang  terdapat pada peraturan tersebut.

Ambil contoh menyangkut  komisi dari jasa yang diberikan oleh seorang broker properti. Dalam Pasal 12 disebutkan bahwa P4 ( Perusahaan Perantara Perdagangan Properti), berhak mendapatkan imbal jasa berupa komisi dari penggunaan jasa yang mereka berikan. Kata “ berkah” dalam konteks pernyataan diatas, jelas memberi satu bukti bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus bagi para broker properti yang ada di Indonesia.

Menyangkut besaran komisi yang diterima oleh broker, pemerintah memberikan panduannya. Jika P4 melaksanakan jual beli properti seperti  yang dijelaskan dalam Pasal 6 huruf A : maka komisi yang bisa di dapat broker berkisar diangka 2-5%. Sementara untuk transaksi sewa menyewa, broker akan mendapatkan komisi sesuai dengan apa yang di jelaskan  pada Pasal 6 huruf B : Broker akan mendapatkan komisi 5-8% . Yang mana besaran prosentase keduanya baik jual beli atau sewa menyewa  berdasarkan nilai transaksi yang terjadi.

Dari penjelasan diatas, kita bisa  melihat bahwa saat ini Broker dibawah koordinasi Kementerian Perdagangan menjadi satu profesi yang patut diperhitungkan.  Kondisi ini memang membawa konsekuensi positf tidak saja bagi industrinya, namun juga bagi profesional  broker yang bersangkutan.

Namun dengan adanya perubahan komisi tersebut, bukan semata akan mengubah pola system imbal jasa yang diberikan oleh broker. Tapi disisi lain, konsekuensi yang mesti di jalankan oleh broker tidak lah main-main. Hal ini bisa terlihat dari penjelasan di pasal yang berbeda.

Pada  jika pasal 12 menjelaskan soal komisi yang akan di dapat oleh broker. Maka penjelasan di pasal 13 justru memberikan penjelasan yang bersifat komitmen dari profesi seorang broker. Intinya dari pasal tersebut adalah bahwa, P4 dilarang melakukan hal – hal sebagai berikut :

  1. Memberikan data atau informasi secara tidak benar, atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
  2. Menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, memberikan janji atau jaminan yang belum pasti. Atau lebih jauh adalah membuat  pernyataan yang menyesatkan.
  3. Melakukan praktik persaingan usaha  yang tidak sehat.

Dari penjelasan pasal 12 dan 13, pada akhirnya memang memberikan satu penegasan bahwa sudah seharusnya seorang broker memiliki sikap profesional. Karena dengan sikap profesionalisme yang di jalankan oelh seorang broker sudah pasti penjelasan yang terkandung di pasal 13 menjadi satu komitmen yang mesti di jaga oleh seoranng broker dalam menjalankan tugasnya.

Kedepan, dengan adanya Permendag Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 semakin memberikan satu bukti, bahwa pemerintah peduli dan berkewajiban mengatur jalannya bisnis broker akan bisa berdaya guna, tidak saja untuk bisnisnya tapi juga terhadap profesi yang ada di dalamnya.

Sehingga korelasi antara penguatan komisi yang diberikan oleh pemerintah, akan berbanding lurus dengan kewajiban yang mesti di jalankan dan dilakukan oleh broker. Hingga pada akhirnya semua berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan bersama.

 

Penulis Achmad S adalah Content Writer di Rumah2in1.com. dapat dihubungi via email: achmad.rumah2in1@gmail.com

Tinggalkan Balasan